当前位置:
nomor berapa keluar hari ini: DKPP RI targetkan sosialisasi masif tentang kelembagaan
时间:2024-11-01 13:37:51 出处:scatter hitam阅读(143)
DKPP RI targetkan sosialisasi masif tentang kelembagaan
- Jumat,nomor berapa keluar hari ini 27 September 2024 12:54 WIB
“Publik belum semua paham tentang tugas dan fungsi DKPP, bahkan sesama penyelenggara pemilu pun belum paham betul kalau putusan DKPP itu sifatnya final and binding, final dan mengikat. Masih banyak, paling tidak ada 1-2 yang mencoba-coba melakukan pengaduan terhadap putusan DKPP,” kata Heddy saat dikonfirmasi di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Akan tetapi, lanjut dia, bila sosialisasi masif dilakukan, maka muncul pertanyaan terkait kemampuan DKPP RI untuk menangani aduan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa pihaknya menargetkan pembentukan kantor perwakilan DKPP di beberapa wilayah Indonesia.
“Dan itu sudah kami ajukan ke pemerintah. Prosesnya masih di Kementerian PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi),” ujarnya.
Menurut dia, kantor perwakilan ditargetkan dibangun di tiga provinsi, yakni wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia. Bila terwujud, lanjut dia, pihaknya mengharapkan mempunyai kantor DKPP di setiap provinsi, atau total 38 kantor perwakilan.
“Tanpa itu, kami tidak bisa menangani perkara dugaan pelanggaran etik sebanyak ini. Sekarang 514 pengaduan yang masuk (pengaduan 2024 per 25 September pukul 20.15 WIB, red.), dan yang baru disidangkan baru 200-an, kira-kira setengahnya,” jelasnya.
Padahal, kata dia, DKPP RI berusaha keras menegakkan etik penyelenggara pemilu, bahkan sampai jarang bertemu dengan sesama anggota.
“Saya sama Kristiadi (Anggota DKPP RI J. Kristiadi, red.) sempat merenung, kita ini sekantor tetapi kayaknya berbulan-bulan tidak pernah ketemu, itu yang terjadi, karena kami semua berkegiatan di luar daerah. Mungkin 1-2 bulan saya baru ketemu sama Kris. Beliau baru pulang dari Papua terus ke Palembang,” katanya.
Ia melanjutkan, “Tio (Anggota DKPP RI Muhammad Tio Aliansyah, red.) baru pulang dari Papua. Saya ke Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kita kok sekantor, tetapi jarang ketemu. Itu yang terjadi di DKPP.”
Baca juga: DKPP RI: Penyatuan UU Kepemiluan dapat tingkatkan kualitas demokrasi
Baca juga: DKPP: Peningkatan data aduan mencerminkan kesadaran masyarakat tinggi
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
分享到:
上一篇:Paripurna DPR setujui RUU Paten jadi undang
下一篇:Analis LAB 45 yakin modernisasi TNI terwujud pada pemerintahan Prabowo
温馨提示:以上内容和图片整理于网络,仅供参考,希望对您有帮助!如有侵权行为请联系删除!
猜你喜欢
- KI: Informasi yang diminta masyarakat wajib diberikan badan publik
- Bendahara Umum Partai Demokrat raih gelar doktor di Unair
- Parpol pengusung segera usulkan pengganti Benny Laos
- Wamenhan turut tinjau lahan pengembangan Food Estate di Merauke
- Sekjen sebut Pimpinan DPR tak akan dapat tunjangan rumah dinas
- DPN Peradi: Pemuda harus rebut hak asasi aktif untuk berpolitik
- Sepekan, "Legasi Jokowi" hingga ASN pindah ke IKN pada Januari 2025
- Penyelenggara Pilkada di Sultra apel kesiapan bersama KPU RI
- Cagub Tri Rismaharini berjanji atasi banjir tahunan di Sampang