Kami juga harus mendengarkan kritik dan otokritik dalam membuat undang-undang (UU), yaitu pembentukan UU harus dilaksanakan sesuai dengan syarat formal serta dibuka meaningful participation dari rakyatJakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mendaku/klaim lembaga legislatif itu telah bertransformasi lebih baik untuk memenuhi kebutuhan nasional, menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR telah membuat langkah maju dengan sejumlah pembentukan undang-undang (UU), seperti pembentukan UU yang dilakukan dengan metode omnibus law, yakni pembentukan UU yang terintegrasi dengan perubahan dari berbagai UU lain. "Berdasarkan waktu, UU yang disahkan DPR pada tahun 2024 sebanyak 149 UU, tahun 2023 ada 18 UU, tahun 2022 sebanyak 32 UU, tahun 2021 ada 13 UU, dan tahun 2020 juga 13 UU, serta dua diantaranya merupakan carry overdari DPR periode sebelumnya," kata Puan dalam rapat paripurna terakhir DPR Periode 2019-2024, di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Senin.
Pewarta: Donny Aditra
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
(责任编辑:togel sidney)
Ketua MPR rinci dua putusan yang disahkan pada Sidang Paripurna Akhir
Menlu sebut krisis di Myanmar sebabkan aktivitas kriminal lintas batas
Menteri PANRB apresiasi reformasi birokrasi di Kemenko Marves
KSAU resmikan Skadik 506 di Bogor untuk tempat pendidikan siber TNI AU
Verrel siap mengawal isu anak muda di DPR RI periode 2024
Wamenhan dalam rapat pleno KKIP usul setop impor peluru kaliber kecil
Sekjen Gerindra: Pertemuan Prabowo
Ma'ruf Amin sebut kemitraan ASEAN
Presiden pimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024
Ketua Umum Golkar serahkan urusan kabinet kepada Prabowo Subianto