Pilkada 2024

Perludem: KPU harus fasilitasi pemilih disabilitas pada Pilkada 2024

• Kamis,data kl malam 26 September 2024 16:39 WIB

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum harus memfasilitasi kebutuhan dan akses bagi pemilih disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah 2024.

"Penyelenggara pemilu harus memberikan akses dan memfasilitasi agar pemilih disabilitas bisa memilih secara langsung," ujar Ninis, sapaan akrab Khoirunnisa, ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Apalagi, lanjut dia, pilkada jauh lebih sederhana apabila dibandingkan dengan pemilihan legislatif (pileg). Penyelenggaraan pileg melibatkan partai, dapil, serta surat suara yang lebih besar.

Hal tersebut yang membuat penyelenggara pemilu terkendala untuk menyediakan fasilitas bagi disabilitas, salah satunya template braille yang menjadi alat bantu bagi disabilitas netra untuk Pileg 2024.

"Tetapi, pilkada lebih sederhana (daripada pileg). Hanya ada dua surat suara untuk pemilihan gubernur dan pemilihan wali kota/bupati," ucapnya.

Baca juga: Pemantau Pemilu sebut 17 persen TPS kurang ramah disabilitas

Oleh karena itu, Ninis mengatakan bahwa KPU seharusnya lebih bisa menyediakan surat suara dengan template braille.

Pada kesempatan itu, Ninis juga mengingatkan pentingnya memfasilitasi pemilih disabilitas agar bisa memilih secara langsung.

Dia merujuk pada pemilu inklusif yang artinya jangan sampai ada masyarakat yang tidak bisa menjalankan haknya, salah satunya memberi suara secara langsung.

"Artinya pemilih diupayakan untuk bisa memilih secara langsung, tanpa dibantu, termasuk juga untuk pemilih disabilitas," kata Ninis.

Baca juga: TII sebut kolaborasi menjadi kunci sukses pendataan pemilih difabel

Pada Pemilu 2024, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan ada 12.284 tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak memiliki alat bantu bagi disabilitas netra.

Kemudian, sekitar 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping atau formulir model C.Pendamping-KPU.

Ninis berharap hak-hak penyandang disabilitas dapat menjadi perhatian bagi penyelenggara pemilu pada Pilkada 2024.

"Terkadang suara disabilitas itu hanya digunakan untuk kepentingan elektoral, tetapi tidak pernah digali apa yang menjadi kebutuhan dari teman-teman disabilitas," imbuh Ninis.

Baca juga: KPU bantah surat suara penyandang disabilitas tak ada huruf braile
Baca juga: KPU Kota Kupang libatkan penyandang disabilitas dalam Pilkada 2024

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024