Sabtu,7naga toto daftar 21 September 2024 09:19 WIB
Sejumlah atlet dan ofisial berjoget saat menikmati hiburan saat upacara penutupan PON XXI Aceh-Sumut 2024 di Stadion Utama Sumatera Utara, Sumut Sport Centre, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (20/9/2024). Pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut 2024 resmi berakhir dan selanjutnya PON XXII akan diselenggarakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2028. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/agrMedan (ANTARA) - Pekan Olahraga Nasional (PON) pertama yang diadakan di dua provinsi berakhir sudah, pada Jumat (20/9) malam.
Dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada 9 September di Aceh, ketika medali sudah dibagikan sejak beberapa hari sebelumnya, PON Aceh-Sumatera Utara 2024 ditutup oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
Jawa Barat untuk tiga edisi berturut-turut sejak PON ke-19 pada 2016 menjadi kontingen yang memperoleh medali terbanyak, dengan 540 medali yang 195 di antaranya medali emas.
Jawa Barat mengungguli 38 kontingen lain, baik dalam jumlah medali emas, medali perak, maupun medali perunggu.
Mempertandingkan 65 cabang olahraga, PON 2024 adalah PON terbesar sepanjang sejarahnya karena mengikutkan 12.919 atlet, melebihi 11.000-an atlet pada PON Riau 2012 yang sebelumnya disebut yang terbesar.
Sebagaimana dalam PON-PON sebelumnya, rekor-rekor baru tercipta, debutan-debutan membuat gebrakan, sementara para juara bertahan meneruskan atau bahkan diakhiri dominasinya.
Tetapi PON 2024 juga menyingkapkan sejumlah masalah dan catatan kritis, terutama dalam kaitan dengan fasilitas pertandingan, yang beberapa hari lalu membuat heboh seisi negeri.
Itu mulai dari venue yang bocor, sampai venue yang belum tuntas dibangun, yang dalam hal ini adalah Sumut Sports Centre di Sumatera Utara. Kritik dan dugaan mengenai adanya laku tidak baik dalam menyelenggarakan perhelatan itu muncul, sampai polisi pun mendalaminya. Semuanya berpangkal pada anggaran.
Baca juga: Polri siap tangani dugaan penyelewengan dana PON Baca juga: Hukum, dari dugaan korupsi PON XXI Aceh-Sumut hingga Harun Masiku
Selama ini pembiayaan PON menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Anggaran dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN lebih besar besar ketimbang dari anggaran daerah (APBD).
Dari berbagai catatan media dan juga data Kementerian Pemuda dan Olahraga, PON 2024 menyedot total dana APBN sekitar Rp2,2 triliun, sedangkan dana APBD yang terhisap untuk PON edisi ke-21 ini mencapai Rp1,7 triliun. Jadi, total sekitar Rp3,9 triliun.
Halaman berikut: Demi kualitas lebih baik123Tampilkan Semua
