Komisi II DPR sebut 79 RUU Kabupaten/Kota masuk paripurna 30 September
 jadi masing-masing kabupaten, kota, provinsi harus punya satu undang-undangJakarta (ANTARA) - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa 79 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota yang telah selesai dibahas pada tingkat pertama dan akan masuk rapat paripurna pada 30 September 2024 yang merupakan Rapat Paripurna DPR RI Akhir Masa Jabatan 2019–2024. Doli mengatakan hal itu sudah disepakati pada rapat Badan Permusyawaratan (Bamus) yang berlangsung pada Kamis ini. Menurut ia, 79 RUU Kabupaten/Kota itu merupakan produk legislasi terakhir yang akan disahkan pada akhir masa jabatan DPR RI periode 2029–2024. "Setelah kemarin selesai rapat kerja di sini, pimpinan tadi kami sudah diundang dalam rapat Bamus, sesuai agenda tanggal 30 September," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta. Baca juga: Komisi II DPR setujui 79 RUU Kabupaten/Kota dibawa ke Rapat Paripurna Ia menjelaskan urgensi perancangan puluhan UU itu dilakukan untuk menetapkan alas hukum pembentukan kabupaten dan kota yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena pembentukan 79 kabupaten dan kota itu masih beralaskan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 pada masa Republik Indonesia Serikat. Jika tidak disesuaikan, lanjut Doli, kabupaten dan kota itu bisa mengalami masalah yurisdiksi dan bisa dianggap bukan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama ini, jelas Doli, ada aturan pembentukan beberapa daerah yang masih tergabung dalam satu undang-undang. Padahal, UUD 1945 mengamanatkan setiap kabupaten, kota, dan provinsi harus memiliki masing-masing satu undang-undang. Baca juga: Mendagri: 79 RUU Kabupaten/Kota beri kepastian hukum Doli menambahkan bahwa 79 RUU Kabupaten/Kota yang akan disahkan itu termasuk dalam klaster RUU Kabupaten/Kota III, VI, dan V. Sebelumnya, Komisi II DPR RI sudah menuntaskan 27 RUU Kabupaten/Kota pada klaster I dan 26 RUU Kabupaten/Kota pada klaster II. "Alhamdulillah, sekarang kita sudah pecah, jadi masing-masing kabupaten, kota, provinsi harus punya satu undang-undang," katanya. Baca juga: Pemerintah dan DPR sepakati 122 RUU Kabupaten/Kota di-"carry over" Baca juga: Rapat Paripurna DPR RI setujui 26 RUU kabupaten/kota menjadi UU Baca juga: Rapat Paripurna setujui 27 RUU kabupaten/kota jadi usul DPR RI Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi |
no hk s1 martabetotolive wd hk toto911hk 2016 2022 wanwantotopengeluaran hk 2022 wanwantotoyoutube live draw hk hari ini spgtotokl hk hari ini toto911hk 2022 lengkap martabetoto4d hk toto911hk 2021 2022 wanwantotopengeluaran togel hk hari ini wanwantotobocoran togeĺ hk hari ini 2022 spgtotobocoran hk mlm ini martabetotohk 6k martabetotohk jitu akurat toto911keluaran no hk hari ini martabetotoatiral hk spgtotosiaran togel hari ini hongkong spgtotono hk 6 d martabetotopengeluaran lengkap hk wanwantotolive hongkong pools spgtototogelagen togel resmislot onlinertp slotslot onlineslot online gacor gampang menangtoto togelslot gacortogelagen togel resmitoto togelslot demoagen slot gacor